Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian menuturkan, niat mewujudkan program sekolah swasta gratis dilatarbelakangi oleh kekurangan kursi di sekolah negeri ketika penerimaan peserta didik baru (PPDB). Selain itu, dikotomi antara sekolah negeri dan swasta, belum meratanya kualitas sekolah, dan penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

”Jadi, sekolah swasta gratis ini akan memperluas jaringan penerimaan siswa. Ditambah akumulasi banyak persoalan, termasuk keluhan guru sekolah swasta menengah ke bawah yang akan tutup karena kekurangan siswa jika sekolah negeri ditambah,” kata Justin, Minggu (10/11/2024).

Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta lantas memutuskan tambahan sekolah swasta gratis. Tambahan ini disepakati melalui nota kesepahaman pada Rabu (25/8/2024).

Justin mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak perlu menambah sekolah baru. Sebaliknya dapat memperluas kerja sama dengan sekolah swasta untuk menyerap siswa. Apalagi, kerja sama ini bukan hal baru karena hampir sama dengan skema PPDB Bersama, yaitu memperluas daya tampung jenjang SMP dan SMA atau sederajat dengan melibatkan 406 sekolah swasta gratis berdaya tampung 8.426 siswa pada 2024.

”Banyak hal masih perlu dibahas. Paling cepat Juli nanti akan diputuskan atau diterapkan,” ujar Justin.

Hal yang dibahas, antara lain, daya tampung sekolah swasta yang masuk ke dalam program, penyetaraan infrastruktur sekolah swasta menengah ke bawah dengan sekolah negeri, dan KJP Plus.

Kartu Jakarta Pintar

KJP Plus akan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah swasta gratis. Salah satunya mekanisme penyaluran bantuan dari tunai ke nontunai agar tepat sasaran karena banyak temuan pelanggaran.

KJP Plus merupakan program strategis untuk memberikan akses kepada warga usia sekolah, usia 6-21 tahun, dan berasal dari keluarga tidak mampu agar dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun atau program peningkatan keahlian yang relevan.

Penerima manfaat dapat memakai dana bantuan untuk keperluan uang saku, transportasi, alat tulis dan perlengkapan sekolah, buku dan penunjang pelajaran, alat atau bahan praktik, seragam sekolah dan kelengkapannya.

Selanjutnya untuk pangan bersubsidi, kacamata, alat bantu pendengaran, kalkulator ilmiah, alat simpan data elektronik, obat-obatan yang tidak tergolong dalam zat adiktif, sepeda, komputer/laptop, dan alat bantu untuk siswa berkebutuhan khusus.

Baca juga: Program Sekolah Swasta Gratis Tidak Menggantikan Kartu Jakarta Pintar

Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta melaporkan, jumlah penerima manfaat pada 2024 naik dari 445.303 orang menjadi 533.649 orang. Alokasi anggarannya mencapai Rp 2,46 triliun.

Sementara itu, pada 2023 tercatat 492 siswa melanggar ketentuan KJP Plus. Mereka ketahuan menggadaikan ATM KJP Plus, mengundurkan diri, menikah, menolak KJP Plus, orangtuanya terbukti sebagai aparatur sipil negara (ASN), pindah sekolah, sudah bekerja, dan tidak masuk sekolah.

”Banyak temuan penyalahgunaan. Orangtua membeli rokok pakai KJP sampai menggadaikan ATM KJP. Akhirnya, kami kaji sekolah swasta gratis. Uang bantuan tidak masuk ke penerima, tetapi dalam bentuk perlengkapan sekolah. Sepaket nontunai,” kata Justin.

Di sisi lain, bakal ada penyesuaian dan manfaat KJP Plus yang dipertahankan. Salah satunya, hanya dua anak yang menerima bantuan dalam satu keluarga dan tetap ada bantuan pangan bersubsidi.

Menurut Justin, jika semua anak dalam satu keluarga mendapatkan KJP Plus, ada anak di keluarga lain yang tidak kebagian. Ini akibat terbatasnya anggaran.

”Masih dikaji. Begitu juga manfaat pangan bersubsidi jangan hilang agar warga bisa mendapatkan sembako murah,” kata Justin.

Tepat sasaran

Peneliti Sosiologi Pendidikan Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Anggi Afriansyah, mendukung program sekolah swasta gratis agar tidak ada dikotomi antara sekolah negeri dan swasta dalam konteks biaya pendidikan.

Selain itu, anak-anak dari keluarga tidak mampu tidak semakin terpinggirkan atau harus mengeluarkan biaya pendidikan ekstra di sekolah swasta. Selama ini, mereka tidak terakomodasi di sekolah negeri.

”Dari konteks ini, rencana Pemprov Jakarta untuk membuat kebijakan sekolah gratis perlu didukung dengan sejumlah catatan,” ujar Anggi, Minggu sore.

Baca juga: Diperkirakan Butuh Rp 2,3 Triliun, Sekolah Gratis di Jakarta Bakal Sasar 238.000 Lebih Siswa

Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) ini mengingatkan, Pemprov Jakarta agar benar-benar memastikan kebijakan berdasarkan data demografi penduduk usia sekolah yang tidak dapat mengakses pendidikan formal di sekolah negeri. Data ini juga dipetakan berbasis kondisi sosial ekonomi, sehingga mereka yang mendapatkan biaya pendidikan gratis adalah siswa tidak mampu.

”Kategori sekolah swasta juga harus dipetakan. Jangan sampai sekolah-sekolah target ini tidak sesuai dengan sasaran. Input siswanya dari kelas sosial ekonomi atas yang justru diuntungkan dengan kebijakan sekolah swasta gratis," kata Anggi.

Anggi menambahkan, tak kalah penting ialah memetakan sekolah swasta dan siswa dengan kategori seperti apa yang layak mendapatkan bantuan. Proses verifikasinya harus dilakukan dengan rinci dan saksama dengan memanfaatkan data kependudukan yang ada.

”Misalnya, penerima bantuan adalah siswa penerima KJP Plus atau siswa dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan. Jadi bantuan akan lebih tepat sasaran,” ucap Anggi.